FISCAL STIMULI MUST TARGET MULTIPLE EFFECT SECTORS

By Andi Abdussalam

Jakarta, Jan 31 (ANTARA) - The Rp71.3 trillion fiscal stimuli set aside by the government to stimulate the national economy in facing the impact of the world economic crisis this year should be given to sectors which could generate multiple economic effects and produce multiple economic outputs.

        "A fiscal stimulus is really needed in the face of global economic meltdown but its economic base should be strong where allocations go to sectors whose multiple outputs are high such as sectors that enhance employment opportunities," economist Dradjad H Wibowo said.

        Whatever fiscal stimulus the government will provide for the people should be a stimulus which has the biggest benefit and has multiple effects on the country's economy.

        "For example, expenditures on the people's empowerment programs may have small effects on economic growth rather than spending on irrigation projects," Wibowo said.

        Finance Minister Sri Mulyani Indrawati told a hearing with the House of Representatives (DPR)'s Commission XI on financial affairs recently that the government was preparing a fiscal stimulus to anticipate the impact of the global economic crisis. The fiscal stimuli, set in the 2009 state budget, amounted to Rp71.3 trillion or about 1.4 percent of the national gross domestic product (GDP).

        "If the allocations of the fiscal stimuli are provided without a strong economic base, then it would have a strong nuance that they are provided in order to gain more votes in the coming general elections," Wibowo said.

        In Wibowo's view, the allocations of the government's fiscal stimulus have no strong economic base because the government has no means to measure its effectiveness.

        "That is why I questioned it whether the government has measured the effectiveness of the allocations its stimuli on the economy," Wibowo said.

        According to the finance minister, the fiscal stimuli take the form a government-borne value added tax (PPN DTP) and government-borne import duty (BM DTP).

        They will be allocated to businesses which would increase job opportunities, be active in primary sectors, provide goods needed by the people, support investment, provide basic necessaries and protect consumers.

        There are three categories of fiscal stimuli the government would provide in an effort to reinforce the resilience of the national economy.

        The first category was a direct stimulus from the state budget given to the people in the form of direct cash assistance, subsidy, fuel oil price reduction, power rate cuts and efforts to raise people's purchasing power.

        Sri Mulyani said that the second category took the form of government expenditures on projects that could enhance employment such as infrastructure development and the national program for people empowerment (PNPM) program.

        She said that the third category was a fiscal stimulus taken to reinforce the economic and people's resilience against the impact of the economic crisis.

        Included in the third category is the government's effort to increase the survivability of companies by reducing their tax burden.

        "If their income is declining while their expenditures remain high they will suffer from losses so that we will try to help them reduce their cost burden or increase their revenues," the minister said.

        If their revenues are to be increased, the demand for their products must remain high. It is impossible for the government to make demand for their goods high so that "what the government could do is to reduce their costs, including tax burden, such as reduction in the companies' income taxes.

        In the meantime, chairman of the Permanent Committee for Internal Trade Affairs of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Bambang Soesatyo called on the government and monetary authorities to help lower bank interest rates to make the government's fiscal stimuli effective in developing the real sector.

        "We call on the government and monetary authorities to coordinate efforts to lower bank interest rates and improve banking liquidity so that banks will be able to channel credits at lower interest rates," he said

        In KADIN's view, the effectiveness of the government's Rp71.3 trillion fiscal stimuli would be less significant in boosting the economy if not coupled with the lowering of bank interest rates to enable businesses to get funds easily for working capital and investment.

        The government would be in a passive position in facing the impact of the economic crisis if its approaches are limited to providing subsidy and tax incentives only. It needs to play an active role in responding to any threat and potential problems arising from the economic crisis.

        Still, the policy of introducing low-priced generic drugs, cooking oil and exemption of added value tax would not significantly increase the people's purchasing power or boost domestic consumption.

        When the people's purchasing power was low, even price subsidies would not be able to stimulate productivity at home, Soesatyo said.

        He said tax incentives and exemption from import duties would neither be effective in reviving the real sector, because many business units in various sectors were no longer viable enough to serve as a tax-resource base because they were on the verge of bankruptcy.

        "Although there is import duty exemption, capital good and raw material imports have already declined drastically. Up to the third week of January, 2009, imports reached a total value of US$3.5 billion only, a steep fall from US$9.5 billion in the same period a year earlier," he said. ***2*** (T.A014/A/HAJM/A/S012) 22:25/... ) (T.A014/A/A014/A/S012) 31-01-2009 22:23:12

BIARKAN PLN TERPURUK ATAU MENCEKIK RAKYAT?

Oleh Andi Abdussalam         Jakarta, 26/1 (ANTARA) - Dengan defisit sebesar Rp 38 triliun dan subsidi hanya sekitar Rp 15 triliun, pemerintah memang menghadapi pilihan yang sulit soal listrik, sehingga harus memilih menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang bakal mencekik rakyat atau membiarkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terpuruk.         Rencana menaikkan TDL mendapat tantangan yang luas dari publik karena memang kurang populer setelah kenaikan BBM Oktober 2005.         Apa lagi saat ini pemerintah juga menghadapi sorotan atas kebijakan impor beras yang dianggap merugikan petani.         Bukan tidak mungkin, isu-isu tadi justru akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu karena bisa dijadikan komoditi politik.         Tapi apapun alasannya, masyarakat kecil memang tidak bisa melihat secara kasat mata segala yang terjadi di balik kebijakan pemerintah.         Masyarakat kecil hanya bisa melihat dan merasakan kenyataan bahwa daya beli mereka sedang merosot di tengah meroketnya harga kebutuhan sehari-hari setelah kenaikan BBM beberapa waktu lalu.         Karena itu wajar bila rencana pemerintah menaikkan TDL membuat mayarakat kecil kembali terkejut.         "Pemerintah sudah tidak memiliki perasaan dan tidak merasakan betapa beratnya beban kehidupan rakyat jika TDL dinaikkan setelah menaikkan harga BBM," ungkap Nasir, warga Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar, yang beprofesi sebagai tukang ojek.         Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan TDL yang berkisar antara tujuh persen sampai 100 persen.         Menurut Paskah Suzetta, kenaikan tarif listrik itu akan dikenakan kepada semua pelanggan dengan tarif tertinggi 100 persen pada industri menengah dan atas.         Untuk listrik rumah tangga yang berkapasitas antara 450 watt sampai dengan 900 watt kenaikannya sekitar tujuh persen sementara yang di atas 2200 watt kenaikannya 80 persen.         Namun pemerintah belum memastikan besaran persentase kenaikan TDL yang akan dikenakan, karena sekarang masih dalam simulasi.         "Semuanya masih dalam simulasi," kata Paskah.         Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis, mengatakan pemerintah masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas biaya pokok produksi PLN sebelum menentukan tingakat persentase kenaikan TDL.         Sementara pemerintah sedang merumuskan tingkat kenaikan TDL, reaksi dari masyarkat luas sudah bermunculan.         Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, kenaikan TDL yang tinggi akan membebani rakyat, namun pemerintah juga harus mensubsidi PLN yang mengalami defisit sekitar Rp38 triliun bila TDL tidak dinaikkan.         Karena itu, Faisal menyarankan pemerintah tidak menaikkan TDL di atas 30 persen karena kenaikkan di atas 30 persen akan mendorong kenaikan inflasi sekitar dua sampai tiga persen, melebihi perkiraan delapan persen per tahun tahun ini.         Sebetulnya, menurut Faisal, pemerintah dan DPR telah menyetujui subsidi sebesar Rp15 triliun, tapi jumlah ini tidak cukup untuk menutupi kebutuhan PLN yang mencapai Rp38 triliun.         Karena itulah, apabila tidak diambil penyesuaian, menurut Paskah, PLN akan mengalami kerugian sebesar Rp21,5 triliun, kendatipun pemerintah telah menyubsidi sebesar Rp 15 triliun.         Tapi kelihatannya memang pemerintah harus menaikkan TDL karena PLN juga merasakan kenaikan biaya operasional menyusul kenaikan harga BBM.         "Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika pemerintah menaikkan TDL karena memang harga BBM juga sudah naik," kata Wakil Ketua Kadin Rachmat Goebel.         Namun Rachmat Goebel meminta pemerintah menyosialisasikannya lebih dahulu agar dunia usaha mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dampak kenaikan TDL atas operasional perusahaan.         Tapi sekali lagi, upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan keuangan PLN sekitar Rp 21,5 triliun dengan menaikkan TDL akan memberatkan rakyat yang sudah menderita akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.         "Seharusnya pemerintah tidak menaikkan TDL lebih dari 30 persen karena akan membebani rakayat," kata Faisal.         Memang rakyat tidak akan melihat pertimbangan yang diambil pemerintah.         Yang jelas pemerintah akan dianggap menyakiti rakyat bila TDL dinaikkan.         "Rencana pemerintah menaikkan TDL akan menyengsarakan rakyatnya sendiri, karena pemerintah tidak melihat kondisi sesungguhnya di masyarakat saat ini," ungkap Hani Handayani, warga Selemba, Jakarta, yang bekerja sebagai karyawan swasta.         Ia menyebutkan, dirinya sangat kecewa terhadap rencana kenaikan TDL tersebut karena jarak antara kenaikan harga BBM dengan kenaikan TDL berdekatan.         Ia menyebutkan, dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu sudah terasa berat, seperti naiknya tarif angkutan kota, maka bila kemudian ditambah dengan kenaikan tarif TDL maka makin berat saja beban yang harus ditanggung.         Ny Iding, warga Perum Kartika, Kabupaten Bekasi, Jabar mengatakan, dengan kenaikan tarif TDL sebesar seratus persen tersebut, berarti pengeluaran untuk membayar listrik di rumahnya akan naik dua kali lipat yang semula sekitar Rp250 ribu per bulan menjadi sekitar Rp500 ribu per bulan.         "Membayar listrik Rp250 ribu per bulan saja sudah dirasakan berat, apalagi harus membayar Rp500 ribu per bulan," ungkapnya.         Reaksi masyarakat seperti yang terungkap di atas memang menunjukkan betapa resahnya rakyat kecil menghadapi kenaikan itu. Namun di sisi lain, masyarakat juga belum mengetahui bahwa kenaikan yang direncanakan pemerintah tidaklah dipukul rata 100 persen untuk semua pelanggan.         Pelanggan rumah tangga dengan kapasitas antara 450 dan 900 watt kemungkinan kenaikan tarifnya sekitar 7 persen.         Bisa saja pelanggan rumah tangga 450 watt tidak mendapat kenaikan TDL. Tapi mungkinkah?         "Untuk mereka kemungkinan besar tidak dinaikkan," kata M. Ikhsan, staf Ahli Menteri Kordinator Perekonomian.         Kalaupun pemerintah tidak menaikkan TDL bagi pelanggan kecil, kenaikan 100 persen untuk industri tetap akan memberi dampak yang luas kepada publik dalam bentuk kenaikan harga-harga dan pemutusan hubungan kerja.         "Kanaikan TDL akan menjadi bom waktu," kata Tulus Abadi dari YLKI dalam acara Talk-show di TVRI minggu pagi.         Katanya, rencana pemerintah menaikkan TDL sangat mengerikan ketika kosumen dibuat tidak berdaya oleh kenaikan BBM beberapa waktu lalu.         "Kendati kenaikan 100 persen hanya akan dikenakan pada industri, tapi dampaknya akan mendorong harga-harga dan inflasi yang akan membebani konsumen," katanya.         Lalu bagaimana bila TDL tidak dinaikkan? Paling tidak pemerintah dengan segala keterbatasannya harus menyubsidi PLN sekitar Rp38 triliun, atau membiarkan Perusahaan Listrik Negara itu terseok-seok. (T.A014) (T.A014/B/s018/s018) 26-01-2006 16:55:07